Ini Pesan Sekda Makassar dalam Forum SKPD

FAKTAKOTA – Penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif, salah satunya melalui usulan dalam proses perencanaanya.

Sekretaris Daerah Makassar, M. Ansar menyebut pemerintahan yang jujur dan terbuka merupakan pintu utama yang harus dilalui untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

“Mewujudkan proses perencanaan pembangunan harus didukung oleh tata pengelolaan pembangunan partisipatif, dari pelaku tatanan Pemerintahan, diperlukan Pemerintahan yang jujur dan terbuka,” ungkap Ansar, Selasa (16/3/2021).
Ansar menambahkan, proses perencanaan partisipatif merupakan perencanaan dari atas ke bawah atau top down. Prosesnya diselaraskan melalui Musrembang di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Provinsi bahkan sampai tingkat Nasional.

“Dari hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan tahun sebelumnya, masih ditemukan kelemahan-kelemahan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Untuk itu, Ansar mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kota Makassar, agar memperhatikan bahwa penyusunan suatu kegiatan harus jelas indikator kinerja, baik pada indikator keluaran (output) maupun indikator hasil (outcome) yang akan dicapai.

“Perumusan suatu kegiatan harus mampu dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, memperhatikan kemampuan pendanaan. Memperhatikan sinergitas baik di dalam Perangkat Daerah sendiri maupun Lintas Perangkat Daerah, serta mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM),” tambahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Khadijah Iriani mengatakan, forum lintas SKPD ini dilaksanakan untuk mempublikasikan serta memverifikasi hasil hasil musrembang mulai dari kelurahan dan kecamatan sampai ke tingkat dewan.

“Jadi nanti SKPD itulah memilah apa yang berkesesuaian sesuai dengan program kerja mereka,” terang Iriani.