Dinilai Lamban, DPRD Makassar Kembali Desak Inspektorat Audit 15 TKSK Dinsos Makassar
FAKTAKOTA– DPRD Makassar kembali mendesak inspektorat kota Makassar untuk mengaudit kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Desakan tersebut datang dari Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir. Komisi D menilai bahwa Dinsos Makassar selama ini lalai dan telah ceroboh dalam melakukan identifikasi dan pendataan yang bersekaitan dengan status sosial warga kota Makassar.
“Kembali kita minta Inspektorat untuk mengaudit kinerja para petugas Dinsos yang mengurusi soal pendataan warga miskin di kota Makassar, ini kembali kami tegaskan kepada inspektorat untuk koperatif dan tidak masa bodoh dalam hal ini, ” tegas Wahab Tahir, jum’at malam (9/4/2021).
Ini persoalan hak orang miskin, jangan kemudian ada pembiaran yang dilakukan oleh para petugas TKSK yang seenaknya melakukan pendataan tanpa melihat hak – hak warga kita di Makassar mana yang layak dan tidak layak untuk mendapat bantuan sosial dari Kemensos itu.
“Ada yang aneh di petugas TKSK, bahkan terkesan super power dan ditambah respon Inspektorat juga seakan lumpuh. Padahal fakta dilapangan warga miskin kita banyak yang menunggu bantuan sosial selama ini yang didengung – dengunkan oleh Kemensos. Pertanyaanya, ini TKSK data orang mampu atau orang miskin, ataukah yang mereka data itu hanya yang ada hubungan keluarganya atau kelompok kepentingan politiknya.?, ” kata Wahab Tahir.
“Sepertinya TKSK di Makassar ini pedoman kerjanya dalam pendataan agak lucu juga, memiskinkan orang mampu dan memampukan orang miskin, jadi ditangan TKSK ini yang yang kaya semakin makmur dan yang miskin tambah miskin. Perlu TKSK ini paham bahwa yang mereka data itu adalah warga kita yang menjadi tanggung jawab pemkot Makassar untuk mengurusi dan mengawal hak – hak mereka, bukan kemudian TKSK ini mau seenak perutnya saja, sambungya.
Sekali lagi kami minta Inspektorat Kota Makassar sebagai mitra pengawasan kami di Komisi D, meminta agar segera dilakukan audit terhadap para 15 TKSK tersebut. Jika Inspektorat tidak kooperatif, maka kami meminta Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi kinerja Kepala Inspektorat Makassar.
“Kita akan minta pak Wali untuk tegas dalam hal ini,dan Inspektorat harus tahu bahwa hak orang miskin itu bukan hanya urusan dunia, tapi akan menjadi urusan dan pertanggung jawaban di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa ketika inspektorat sebagai institusi yang melakukan pengawasan ikut membiarkan prilaku yang menyimpang dipetugas TKSK di Kota Makassar ini, segera audit TKSK di 15 Kecamatan dan kami menunggu sikap pak wali kota dan inspektorat, ” kunci Wahab Tahir.
