Danny Pomanto Ingin Pendataan Program Pusat Jadi Otorisasi Pemerintah Daerah
FAKTAKOTA, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapat kesempatan diwawancarai Tim Penyusun Panduan Pembangunan Daerah Prabowo-Gibran.
Wawancara ini berlangsung secara virtual di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (22/7). Ini untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran.
Dalam wawancaranya, Danny Pomanto turut didampingi Kepala Inspektorat A Asma Zulistia Ekayanti, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Evy Aprialti, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alamsyah Sahabuddin, dan Plt Kepala Dinas Kominfo Ismawaty Nur.
Ada beberapa poin yang menjadi pertanyaan tim. Mulai soal program makan bergizi gratis, hilirisasi, bagaimana menghidupkan pertanian lokal, hingga kebijakan energi terbarukan.
Untuk makan bergizi gratis, Danny Pomanto mengusulkan pendataannya harus berbasis RT/RW, sehingga diharapkan program ini bisa tepat sasaran.
“Program makan bergizi gratis sangat penting sekali dan harus tepat sasaran. Sehingga saya kira makan siang bergizi ini harus berbasis RT/RW. Intinya disitu, kalau berbasis RT/RW pasti kabupaten/kota yang urusi,” kata Danny dalam wawancaranya.
Dirinya berpendapat, untuk pendataan program pemerintah pusat di daerah harus melibatkan pemerintah setempat. Otorisasinya menurutnya harus berada di pemerintah kabupaten/kota.
“Persoalan data harus otorisasinya pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
Program ini juga untuk menghidupkan petani lokal. Tantangan pertanian, permasalahannya ada di nilai tukar petani. Saat panen nilainya turun sehingga membuat petani kecewa.
“Saya melakukan hal yang sama pada skala yang lebih kecil yaitu bank sampah. Saya bikin bank sampah pusat dan semua produk bank sampah saya beli, harganya sekian. Jadi ketahuan,” ucap Danny Pomanto.
“Nah sekarang 52 ribu orang hidup dari bank sampah gara-gara kita menjami harganya dan kita jemput semua produknya. Jadi intinya di pertanian adalah harga yang harus disepakati awal sehingga dia punya kepastian dan saya yakin dengan begitu maka nilai tukar petani akan jauh meningkat,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Danny juga menjelaskan upaya pemerintah kota di dalam mewujudkan energi terbarukan, konsepnya green energi.
Di mana pada saat Makassar dilanda kemarau panjang tahun lalu, kesulitan air hingga mati lampu yang berkepanjangan pemerintah kota hadir di tengah-tengah masyarakat.
Sehingga pemerintah kota mengambil kebijakan membuat panel solar di sekolah, perkantoran, dan puskesmas. Percontohan sudah dipasang di SMPN 6 Makassar.
“Siang dibackup pakai itu, dan kalau malam kita pakai untuk penerangan jalan. Jadi karbon kita menurun, backup listrik kita baik untuk sekolah karena kita punya smartboard,” tutupnya.
