PPKM Level IV di Makassar Tuai Dukungan Legislatif

FAKTAKOTA – Walikota Makassar Danny Pomanto akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Pemerintah Pusat sebelumnya telah memperpanjang PPKM level 4 ini mulai hari ini, Senin (26/7/2021) hingga 2 Agustus 2021.

Langkah Danny memberlakukan PPKM level IV di Makassar mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile.

Legislator Fraksi PDIP ini menilai, memang harus ada tindakan tegas untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di ibukota provinsi itu.

“Melihat dari data kenaikan Covid-19 di Kota Makassar yang semakin bertambah, memang harus ada tindakan yang betul-betul bisa menekan angka Covid-19 ini,” ujar Andi Suhada.

Meski demikian, Suhada mengingatkan pemberlakuan PPKM level 4 di Kota Makassar akan berdampak pada sisi ekonomi.

“Di sisi lain dampak ekonomi tentunya berimbas. Ini memang yang harus dipikirkan bersama secara serius,” jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi D DPRD Makassar Yenni Rahman mengatakan, Pemkot melaksanakan PPKM Level IV karena merujuk aturan pusat.

“Jadi mereka (daerah) mau tak mau harus melaksanakannya. Aturan itu disesuaikan juga kondisi di daerah,” ujarnya.

Meski begitu Yenni minta Pemkot Makassar memperhatikan ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM yang tak bisa jualan lebih lama karena PPKM.

“Hanya kalau saya menekankan harus dipikirkan oleh pemkot adalah pertumbuhan ekonomi jangan sampai stagnan karena dampak luar biasa dengan pembatasan adalah penjual atau UMKM. Sampai jam 5 harus ditutup,” tuturnya.

Apalagi para pelaku UMKM ini harus dituntut meningkatkan imun agar juga tak terkena Covid. Namun meningkatkan imun juga butuh uang. Tapi mereka akan kesulitan karena penghasilan berkurang karena UMKM.

“Imun bagus kalau antibodi bagus, antibodi bagus kalau pola sehat bagus, pola hidup bagus yang pastinya gizi bagus. Kalau ada pembatasan dan masyarakat kerjanya hanya buruh harian dan pekerjaan bersifat jasa pasti berefek. Mereka harus kuat imun tapi mereka dapat duit dari mana itu harus dipikirkan pemerintah kota,” saran dia.